Lolosnya resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 2334 yang menuntut agar Israel "segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur" dan mengatakan pembentukan permukiman oleh Israel “tidak memiliki validitas hukum dan merupakan pelanggaran mencolok di bawah hukum internasional". Resolusi ini membuat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, murka. Dua negara yang menjadi sasaran kemarahan Netanyahu adalah Senegal dan Selandia Baru.
Benjamin Netanyahu meminta kepada duta besar Israel di Senegal dan Selandia Baru agar segera kembali ke Israel. Dia juga meminta kepada menteri luar negeri Israel agar tidak memberikan bantuan dan membatalkan kunjungan menteri luar negeri Senegal ke Isreal.
Sementara itu duta besar Israel untuk Selandia Baru, Itzhak Gerberg, diminta untuk segera kembali ke Isreal. Tidak hanya itu Duta besar Selandia Baru untuk Israel, Jonathan Curr, tidak diperbolehkan memasuki Israel. Selandia Baru adalah salah satu dari empat negara yang Jumat lalu mengkritik pemukiman di timur Yerusalem dan tepi Barat sebagai melanggar hukum internasional dan dukungan harapan untuk solusi dua negara dengan Palestina.
Netanyahu mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Murray McCully, bahwa resolusi DK PBB adalah sebuah keputusan yang memalukan. Ia juga mengancam apabila McCully turut mendukung resolusi tersebut, maka keputusan tersebut sama saja dengan pernyataan perang terhadap Israel.
"Ini adalah keputusan memalukan. Saya minta anda tidak mendukungnya dan tidak mempromosikannya. Jika anda melanjutkan promosi resolusi ini, maka dari sudut pandang kami itu adalah sebuah deklarasi perang. Ini akan memutuskan hubungan dan akan ada konsekuensi", bunyi pernyataan keras Netanyahu kepada Murray.
Namun, ancaman tersebut nampaknya tidak diindahkan Murray. Ia menegaskan dukungan terhadap resolusi merupakan kebijakan negara.
Jika resolusi DK PBB adalah deklarasi perang, maka Israel kini berperang dengan:
- Cina
- Perancis
- Rusia
- Inggris
- Angola
- Mesir
- Jepang
- Malaysia
- Selandia Baru
- Senegal
- Spanyol
- Ukraina
- Uruguay
- Venezuela
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2334
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 2334 diadopsi pada 23 Desember 2016. Resolusi ini menyangkut pemukiman Israel di "Wilayah Palestina diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur". Resolusi yang menyatakan bahwa aktivitas pendudukan Israel merupakan "pelanggaran mencolok" secara hukum internasional dan "tidak memiliki kekuatan hukum". Resolusi ini juga menuntut Israel agar berhenti melakukan kegiatan pendudukan dan memenuhi kewajibannya dengan mentaati hukum perang sesuai dengan Konvensi Keempat Jenewa (Fourth Geneva Convention) tentang melindungi warga sipil pada saat perang.
Resolusi ini adalah Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang pertama lolos mengenai wilayah Israel dan wilayah Palestina sejak 2009. Resolusi ini juga yang pertama untuk mengatasi masalah permukiman Israel dengan kekhususan tersebut sejak Resolusi 465 pada tahun 1980. Sementara resolusi tidak termasuk sanksi atau tindakan pemaksaan dan diadopsi di bawah tidak mengikat Bab VI dari Piagam PBB.
Meskipun penuh tekanan untuk menghindari suara, resolusi disahkan dengan dukungan dari 14 dari 15 anggota Dewan; Amerika Serikat, yang memiliki kuasa veto memilih abstain. Sebagai respon, pemerintah Israel membalas dengan serangkaian diplomatik tindakan terhadap beberapa anggota Dewan Keamanan dan Menuduh presiden Amerika Serikat, Barack Obama, secara administrasi melakukan upaya secara diam-diam mendukung resolusi ini agar lolos di DK PBB. Wakil-wakil Palestina menyatakan bahwa resolusi ini merupakan kesempatan untuk mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina untuk hidup berdampingan dengan negara Israel.
No comments:
Post a Comment